Undang-Undang Aparatus Sipil Negara (ASN) memastikan jika karyawan pemerintahan terdiri dalam PNS serta Karyawan Pemerintahan dengan Persetujuan Kerja (P3K). Tapi sampai saat ini belum ada syarat-syarat serta penyisihan yang pasti perihal P3K.
Berkaitan itu, Pusat Analisis serta Kajian Kepegawaian (Puskalitpeg) BKN sekarang sedang kerjakan study di beberapa wilayah buat merangkum batas berkenaan P3K.
Panduan Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Penilaian Kesesuaian Seleksi Guru ASN PPPK dapat kamu lihat pada link di bawah ini:
| MANAJEMEN PENILAIAN PPPK 2022 | |
|---|---|
| Seleksi Guru ASN PPPK 2022 | Unduh |
Penggalian data analisa yang sedang dilakukan Puskalitpeg BKN dikerjakan lewat aktivitas Konsentrasi Kelompok Discussion (FGD). Hasil analisa itu setelah itu menjadi saran dalam pengaturan Perancangan Aturan Pemerintah(RPP) terkait P3K.
Pada Selasa (28/4/2015) Puskalitpeg melangsungkan FGD dengan Grup Kerja Pemerintahan Wilayah (SKPD) yang ada di bawah lindungan Pemerintah kota Makassar.
Dalam FGD yang didatangi perwakilan dari 8 SKPD Pemerintah kota Makassar itu ada Direktur Ganti rugi ASN dari BKN, Mokhamad Syuhadhak sebagai pembicara. Dalam pedomannya Syuhadhak menuturkan jika semua input yang dikatakan banyak perwakilan SKPD bisa jadi alasan dalam pengaturan RPP terkait P3K.
Awal kalinya, Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar, Iwan Hermanto dalam sambutan saat buka dengan resmi pekerjaan itu menjelaskan biar jangan pernah tampak pemahaman jika P3K sebagai posisi/kedudukan untuk mewadahi tenaga honorer yang masih belum dapat lolos jadi PNS.
"P3K berlainan dengan tenaga honorer, akan tetapi P3K ditujukan untuk tenaga-tenaga yang miliki kekuatan spesial buat menjalankan tugas di birokrasi yang sekian lama ini tidak dapat diselesaikan oleh PNS" . Maka, kait Iwan kemungkinan ada tenaga honorer yang setelah itu masuk jadi P3K tapi dengan catatan, tenaga honorer yang berkaitan punya ketrampilan yang sekian lama ini tidak bisa diselesaikan oleh PNS.
BKN menjadi lembaga pemerintahan yang diamanahi sebagai Pengajar Management Kepegawaian di Indonesia, waktu ini sedang berusaha giat membuat turunan dari Undang-Undang ASN berwujud perancangan Ketentuan Pemerintahan (RPP).
RPP yang diatur BKN setelah itu bakal dikupas bersama institusi berkaitan buat lantas ditentukan jadi Aturan Pemerintahan (PP). Yang selanjutnya Aturan Pemerintahan itu menjadi fundamen operasional penerapan Undang-Undang. palupi.