Undang-Undang Perangkat Sipil Negara (ASN) memastikan jika karyawan pemerintahan terbagi dalam PNS dan Karyawan Pemerintahan dengan Persetujuan Kerja (P3K). Akan tetapi sampai saat ini belum ada syarat-syarat dan kwalifikasi yang pasti berkenaan P3K. Berkaitan itu, Pusat Analisis serta Analisis Kepegawaian (Puskalitpeg) BKN kini sedang mengerjakan penelitian di beberapa wilayah buat merangkum batas terkait P3K.
Penggalian data studi yang tengah dilakukan Puskalitpeg BKN dijalankan lewat aktivitas Konsentrasi Kelompok Discussion (FGD). Hasil kajian itu lalu akan jadi referensi dalam pengaturan Perancangan Ketetapan Pemerintah(RPP) terkait P3K. Di Selasa (28/4/2015) Puskalitpeg menyelenggarakan FGD dengan Grup Kerja Pemerintahan Wilayah (SKPD) yang ada pada bawah lindungan Pemerintah kota Makassar.
Dalam FGD yang dikunjungi perwakilan dari 8 SKPD Pemerintah kota Makassar itu datang Direktur Ganti rugi ASN dari BKN, Mokhamad Syuhadhak menjadi pembicara. Dalam petunjuknya Syuhadhak menjelaskan kalau semua saran yang diungkapkan beberapa perwakilan SKPD bisa jadi alasan dalam pengaturan RPP terkait P3K. Awal mulanya, Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar, Iwan Hermanto dalam sambutan saat buka dengan cara resmi aktivitas itu menuturkan supaya jangan sempat tampak pengertian jika P3K adalah kedudukan/kedudukan buat memuat tenaga honorer yang masih belum bisa lolos jadi PNS. "P3K berbeda dengan tenaga honorer, akan tetapi P3K ditujukan buat tenaga-tenaga yang mempunyai kemampuan teristimewa buat menjalankan tugas di birokrasi yang sampai kini tak dapat dikerjakan oleh PNS" . Sehingga, ikat Iwan kali saja ada tenaga honorer yang lantas masuk jadi P3K akan tetapi dengan catatan, tenaga honorer yang mengenai mempunyai ketrampilan yang sekian lama ini tidak bisa diatasi oleh PNS.
BKN jadi lembaga pemerintahan yang diamanahi selaku Pembimbing Management Kepegawaian di Indonesia, sekarang ini sedang bekerja giat membuat turunan dari Undang-Undang ASN berbentuk perancangan Ketetapan Pemerintahan (RPP). RPP yang diatur BKN lalu bakal diulas bersama institusi berkaitan untuk selanjutnya diputuskan jadi Ketetapan Pemerintahan (PP). Yang lantas Ketetapan Pemerintahan itu bisa jadi prinsip operasional implementasi Undang-Undang.
Berikut Update BKN Terbaru, Persiapan Seleksi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022, dapat kamu lihat dibawah ini:
| TENAGA KESEHATAN 2022 | |
|---|---|
| PPPK TENAGA KESEHATAN | Lihat Info |
Tags
PPPK