Sistem Seleksi CASN 2023 Terbaru dari BKN, Lihat Disini Sekarang !. Undang-Undang Aparat Sipil Negara (ASN) memastikan kalau karyawan pemerintahan terdiri dalam PNS dan Karyawan Pemerintahan dengan Persetujuan Kerja (P3K). Akan tetapi sampai sekarang belum ada persyaratan dan penyisihan yang terang tentang P3K. Berkaitan itu, Pusat Pengkajian dan Kajian Kepegawaian (Puskalitpeg) BKN kini sedang mengerjakan study di sebagian wilayah buat merangkum batas terkait P3K.
Penggalian data studi yang telah dilakukan Puskalitpeg BKN dilaksanakan lewat aktivitas Fokus Grup Discussion (FGD). Hasil analisa itu selanjutnya bisa jadi referensi dalam penataan Perancangan Aturan Pemerintah(RPP) berkaitan P3K. Di Selasa (28/4/2015) Puskalitpeg menyelenggarakan FGD dengan Grup Kerja Pemerintahan Wilayah (SKPD) yang ada di dalam bawah lindungan Pemerintah kota Makassar.
Dalam FGD yang dikunjungi perwakilan dari 8 SKPD Pemerintah kota Makassar itu ada Direktur Ganti rugi ASN dari BKN, Mokhamad Syuhadhak menjadi pembicara. Dalam instruksinya Syuhadhak menuturkan kalau semua saran yang dikatakan banyak perwakilan SKPD bisa jadi alasan dalam pengaturan RPP tentang P3K. Awal mulanya, Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar, Iwan Hermanto dalam sambutan saat buka dengan cara resmi aktivitas itu mengucapkan biar janganlah sampai tampak pemikiran jika P3K adalah posisi/karier buat memuat tenaga honorer yang belum bisa lolos jadi PNS. "P3K berbeda dengan tenaga honorer, tapi P3K ditujukan buat tenaga-tenaga yang punya kekuatan teristimewa buat melakukan tugas di birokrasi yang sekian lama ini tak dapat dikerjakan oleh PNS" . Maka, ikat Iwan mungkin ada tenaga honorer yang lalu masuk jadi P3K tetapi dengan catatan, tenaga honorer yang perihal mempunyai keterampilan yang sekian lama ini tidak bisa dikerjakan oleh PNS.
BKN jadi institusi pemerintahan yang diamanahi sebagai Pemandu Management Kepegawaian di Indonesia, sekarang ini sedang bekerja giat membuat turunan dari Undang-Undang ASN berwujud perancangan Aturan Pemerintahan (RPP). RPP yang diatur BKN selanjutnya bakal diulas bersama lembaga berkaitan untuk selanjutnya ditentukan jadi Ketetapan Pemerintahan (PP). Yang selanjutnya Aturan Pemerintahan itu akan jadi fundamen operasional penerapan Undang-Undang.
| INFO SELEKSI CASN 2023 | |
|---|---|
| Sistem Seleksi CASN 2023 | Lihat Disini |
Tags
PPPK