Undang-Undang Perangkat Sipil Negara (ASN) memastikan kalau karyawan pemerintahan terbagi dalam PNS dan Karyawan Pemerintahan dengan Persetujuan Kerja (P3K). Tetapi sampai saat ini belum ada persyaratan serta penyisihan yang pasti perihal P3K. Berkaitan itu, Pusat Pengamatan dan Pengamatan Kepegawaian (Puskalitpeg) BKN kini sedang kerjakan kajian di sebagian wilayah untuk merangkum batas tentang P3K.
Penggalian data studi yang sedang dilakukan Puskalitpeg BKN dikerjakan lewat pekerjaan Fokus Kelompok Discussion (FGD). Hasil study itu lantas bisa menjadi referensi dalam penataan Perancangan Ketetapan Pemerintah(RPP) perihal P3K. Pada Selasa (28/4/2015) Puskalitpeg mengadakan FGD dengan Unit Kerja Pemerintahan Wilayah (SKPD) yang ada di bawah lindungan Pemerintah kota Makassar.
Dalam FGD yang dikunjungi perwakilan dari 8 SKPD Pemerintah kota Makassar itu ada Direktur Ganti rugi ASN dari BKN, Mokhamad Syuhadhak menjadi pembicara. Dalam pedomannya Syuhadhak mengucapkan kalau semua input yang dikatakan beberapa perwakilan SKPD bisa jadi pemikiran dalam penataan RPP perihal P3K.
Untuk melihat Update Panduan Pendaftaran CASN PPPK 2022, dapat kamu unduh pada tabel dan link yang telah disediakan dibawah ini:
| Panduan Pendaftaran CASN PPPK 2022 | |
|---|---|
| Buku Panduan PPPK Guru | Lihat Panduan |
| Buku Panduan PPPK Tenaga Teknis | Lihat Panduan |
| Buku Panduan PPPK Tenaga Kesehatan | Lihat Panduan |
Awalnya, Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar, Iwan Hermanto dalam sambutan waktu buka dengan resmi kesibukan itu mengucapkan supaya janganlah sampai ada pemahaman kalau P3K sebagai posisi/karier buat menyimpan tenaga honorer yang belum bisa lolos jadi PNS. "P3K berlainan dengan tenaga honorer, tapi P3K ditujukan buat tenaga-tenaga yang punya kemampuan teristimewa untuk melakukan tugas di birokrasi yang sampai kini tidak dapat diselesaikan oleh PNS" .
Sehingga, lanjut Iwan bisa jadi ada tenaga honorer yang selanjutnya masuk jadi P3K tetapi dengan catatan, tenaga honorer yang mengenai punyai ketrampilan yang sekian lama ini tidak bisa diselesaikan oleh PNS.
BKN jadi institusi pemerintahan yang diamanahi jadi Pemandu Management Kepegawaian di Indonesia, sekarang sedang berusaha giat membuat turunan dari Undang-Undang ASN berwujud perancangan Aturan Pemerintahan (RPP). RPP yang diatur BKN lantas akan diulas bersama lembaga berkaitan buat setelah itu diputuskan jadi Aturan Pemerintahan (PP). Yang lalu Ketentuan Pemerintahan itu bisa jadi dasar operasional penerapan Undang-Undang. palupi.
Tags
Download